Simak Dasar Hukum Petugas K3 Utama Ruang Terbatas

28Mei

Ahli K3 Ruang Terbatas

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja¹
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan²
Memahami Peraturan Khusus “L” Tahun 1936³ mengenai Usaha-Usaha Keselamatan Kerja untuk pekerjaan – Pekerjaan di dalam Tangki – Tangki Apung
SNI – 0229 1987 E⁴, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup
OSHA 3138-01R 2004⁵ Permit Required Confined Spaces
Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.113/DJPPK/2006 Tentang Pedoman dan Pembinaan teknis Petugas K3 Ruang Terbatas⁶
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia⁷
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. SE.05/MEN/PPK/IV/2012 Tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat Keselamatan da Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas Confined Spaces⁸
Surat Edaran Direktur Jenderal No. SE.NO. 01/DJPPK/I/2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Ahli, Teknisi, dan petugas lingkungan kerja dan bahan berbahaya.⁹

Pengertian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja¹⁰ :

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹¹

Pasal 5 :

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.113/DJPPK/2006 Tentang Pedoman dan Pembinaan teknis Petugas K3 Ruang Terbatas¹²https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/KepDir-Pembinaan-Pengawasan-Ketenagakerjaan-No.KEP_.113_DJPPK_IX_2006_SKDJ-AHLI-PETUGASCS.pdf :
- Memutuskan Pertama Point A : Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas adalah tenaga tehnis keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.117/MEN/2005 tentang Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat, dan TempatTempat Publik Lainnya yang memiliki kompetensi khusus di 1 bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup dibuktikan dengan sertifikat pembinaan.
- Memutuskan Point B : Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud huruf a yang selanjutnya disebut Petugas K3 Confined Spaces terdiri dari 2 (dua) jenjang meliputi Petugas Madya dan Petugas Utama.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.187/Men/1999¹³https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Kep-Men-Naker-No.187-thn-1999_Pengendalian-Bahan-Kimia-Berbahaya_E.pdf
- Menimbang Point A : bahwa kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya.
- Menimbang Point B : bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat penggunaan Kahan kimia berbahaya di tempat kerja maka perlu diatur pengendaliannya.
Surat Edaran Direktur Jenderal No. SE.NO. 01/DJPPK/I/2011¹⁴ tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Ahli, Teknisi, dan petugas lingkungan kerja dan bahan berbahaya

TUJUAN

Setelah peserta mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu mengetahui memahami dan melaksanakan:

Kebijakaan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan di ruang terbatas.
Dasar – dasar keselamatan & kesehatan kerja di ruang terbatas/ruang tertutup (Confined Space)
Prosedur ijin kerja aman (SIKA)
Karakteristik bahan kimia berbahaya di ruang terbatas.
Teknis pengukuran & deteksi gas beracun dan mudah meledak di dalam ruang terbatas.
Rencana & prosedur tanggap darurat di terbatas/ruang tertutup pertolongan pertama pada kecelakaan
Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di terbatas.
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko bahaya diruang terbatas (HIRA/JSA)
Rencana dan prosedur tanggap darurat di ruang terbatas, Perolongan Petama Pada Kecelakaan
Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan diruang terbatas
Mendapatakan Lisensi K3 (SIO) yang berlaku selama 3 tahun dan Sertifikat dari Kemnaker – RI.

View this post on Instagram
A post shared by Training & Sertifikasi K3 (@saranak3nusantara)

Tugas Dan Wewenang Petugas K3 Utama Ruang Terbatas

Mengetahui bahaya yang mungkin dihadapi selama kegiatan, termasuk modus, tanda atau gejala dan akibat paparan yang dialami
Menggunakan peralatan penunjang pekerjaan dengan baik
Melakukan komunikasi dengan petugas madya b ila diperlukan untuk memudahkan petugas madya memantau status petugas utama dan untuk memudahkan petugas madya memberitahu petugas utama bila diperlukan evakuasi dari ruangan
Memberitahu petugas madya bila :
- petugas utama menyadari adanya tanda atau gejala bahaya akibat paparan terhadap situasi yang berbahaya.
- petugas utama mendeteksi adanya kondisi terlarang

Keluar dari ruangan secepat mungkin bila:
- Ada perintah evakuasi dari petugas madya
- Petugas utama menyadari adanya tanda atau gejala bahaya akibat paparan terhadap situasi yang berbahaya
- Petugas utama mendeteksi adanya kondisi terlarang
- Sinyal tanda evakuasi dinyalakan
Perbedaan Petugas K3 Madya dan Petugas K3 Utama
- Petugas K3 Madya : pekerja yang berjaga di l uar satu atau lebih ruang terbatas yang membutuhkan ijin khusus, yang bertugas mengawasi petugas utama, dan melakukan seluruh tugas petugas ma dya sesuai dengan program pengawasan ruang terbatas
- Petugas K3 Utama : pekerja yang telah diberi wewenang oleh pengurus untuk memasuki dan melakukan pekerjaan di dalam ruang terbatas yang memerlukan ijin khusus

Silabus – Petugas K3 Utama Ruang Terbatas

Kelompok Dasar
1. Peraturan Perundang – undangan K3 di ruang terbatas/ruang tertutup.
2. Dasar – dasar K3 di ruangterbatas/ruang tertutup

Kelompok Inti

Pengenalan karakteristik bahan kimia berbahaya di ruang terbatas
Prosedur ijin kerja di ruang terbatas/tertutup (work permit system)
Teknik pengukuran & deteksi gas di ruang terbatas/tertutup.
Rencana & prosedur tanggap darurat (ERP)
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
Program memasuki ruang terbatas/ruang tertutup
Pengetahuan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di ruang terbatas/tertutup
Identifikasi Bahaya dan Risiko (HIRA/JSA)
Lock Out Tag Out

Kelompok Penunjang
Kelembagaan K3

Evaluasi
Teori
Praktek Lapangan

Praktek :

Prosedur memasuki ruang terbatas/tertutup (confined space) & aplikasi work permit system
Pengukuran dan deteksi gas beracun
Penggunaan alat bantu pernapasan (SCBA)
Melakukan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Ruang Terbatas
MelakukanProsedur Log Out and Tag Out

Durasi

5 (Lima) hari training

Metode Pelatihan

Blended Training (online & Offline Training)

Persyaratan Peserta

Pendidikan minimum SMA/SMU atau Sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di ruang terbatas/tertutup. Adapun persyaratan yang dibutuhkan lainnya adalah sebagai berikut :

Ø Menyerahkan Fotocopy Ijasah minimum SMA

Ø Menyerahkan Foto Copy Kartu Identitas

Ø Membawa Pas Foto 4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar (background merah)

Ø Menyerahkan Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan

Ø Memiliki Handphone Android / Laptop dengan koneksi internet yang baik

Ø Mengikuti training sesuai waktu yang telah dijadwalkan

Ø Selama training online peserta wajib berada di dalam ruangan dan tidak sedang diluar ruangan, di jalan, di kendaraan dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi peserta

Ø Peserta wajib mengikuti tata tertib yang berlaku selama training, karena pelanggaran tata tertib dapat menyebabkan peserta didiskualifikasi oleh Pengawas Kemnaker RI yang menyebabkan peserta dinyatakan gagal dan wajib mengikuti training dari awal.

Ø Ketidakhadiran pada saat evaluasi & Praktek dapat menyebabkan peserta dinyatakan Tidak Lulus dan menimbulkan biaya tambahan.

Biaya Investasi

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik

Fasilitas Yang Didapatkan

Training Kit, Modul, Sarana dan Prasarana praktek, Sertifikat PT Sarana Katiga Nusantara, Souvenir & Sertifikat Kemnaker RI

Related Images:

Sumber Rujukan :

1
https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-01-1970.pdf
2
https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
3
https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-K3-di-Ruang-TerbatasLamp-I.pdf
4
https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/528-sni19-0229-1987
5
https://us.msasafety.com/confined-space?locale=en
6
https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/KepDir-Pembinaan-Pengawasan-Ketenagakerjaan-No.KEP_.113_DJPPK_IX_2006_SKDJ-AHLI-PETUGASCS.pdf
7
https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Kep-Men-Naker-No.187-thn-1999_Pengendalian-Bahan-Kimia-Berbahaya_E.pdf
8
https://pk4l.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/51/2018/10/Drs-Herman-Prakoso-Hidayat-M.M.-Direktur-Pengawasan-Norma-Keselamatan-dan-Kesehatann-kerja-PNK3-Kementrian-Ketenagakerjaan-RI.pdf
9
https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-K3-di-Ruang-TerbatasLamp-I.pdf
10
https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-01-1970.pdf
11
https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013
12
https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/KepDir-Pembinaan-Pengawasan-Ketenagakerjaan-No.KEP_.113_DJPPK_IX_2006_SKDJ-AHLI-PETUGASCS.pdf
13
https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Kep-Men-Naker-No.187-thn-1999_Pengendalian-Bahan-Kimia-Berbahaya_E.pdf
14
https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-340-Surat%20Edaran%20Menteri.html

Buruh: Pengertian dan Sejarah

28Mei

Apakah Sobat Safety tahu tentang “Buruh”? Istilah ini sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Jika Sobat Safety masih bingung, pas banget nih. Karena sebentar lagi Hari Buruh, berikut Min Safe jelaskan pengertian dan penjelasan tentang buruh. Simak sampai akhir ya Sobat Safety!

Pengertian Dan Penjelasan Buruh — Ilustrasi pekerja (Freepik)

Pengertian Buruh

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh artinya orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah; pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003¹ Tentang Ketenagakerjaan juga mencantum pengertian buruh. Tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Intinya, siapapun yang bekerja dan diupah, maka mereka adalah buruh.

Setelah mengetahui pengertian buruh, mari kita kenal lebih jauh dengan mereka. Khususnya Hari Buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Berikut adalah penjelasannya.

Sejarah Hari Buruh 1 Mei

Hari Buruh Internasional 1 Mei — Ilustrasi pekerja (Freepik)

Sejarah Hari Buruh² bermula di Amerika Serikat. Sejak abad ke-19, buruh dipaksa untuk bekerja selama 18 jam sehari. Jam kerja yang sangat tidak wajar bukan?

Karena lamanya jam kerja tersebutlah yang pada akhirnya membuat bentrok dan kericuhan terjadi. Puluhan ribu buruh melakukan pemogokan pada 1 Mei 1886. Federasi Buruh Amerika diketahui sebagai pihak di balik aksi mogok massal pekerja tersebut. Mereka menuntut hak untuk bekerja hanya 8 jam sehari.

Para buruh di sana menggelar aksi yang lebih besar di lapangan Haymarket waktu setempat. Polisi pun datang untuk membubarkan aksi. Kemudian, ketika orator akan turun usai orasi, sebuah bom meledak di dekat barisan buruh dan polisi. Peristiwa ini pun dikenal sebagai Peristiwa Haymarket.

Tragedi ini memicu simpati dari berbagai kalangan di dunia. 3 tahun kemudian saat Kongres Sosialis Internasional II di Paris, terjadi peristiwa bersejarah untuk para buruh. Akhirnya, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur untuk para buruh. Penetapan inilah yang kita kenal sebagai perayaan Hari Buruh Internasional hingga saat ini.

Jenis-jenis Buruh

Setelah mengetahui pengertian dan penjelasan buruh serta Hari Buruh, sekarang kita kenali lebih dekat dengan berbagai macam jenisnya.

Sobat Safety, ternyata buruh juga ada jenis-jenisnya lho. Min Safe yakin, ketika Sobat Safety dengar kata “Buruh”, yang terlintas di kepala kalian pasti hanya pekerja kasar pabrik. Betul?

Sebenarnya ada banyak jenis buruh di dunia kerja. Lantas, apa saja itu? Berikut adalah jenis-jenis buruh yang Min Safe kutip dari berbagai sumber.

Buruh Berdasarkan Tingkat Keahliannya

Untuk jenis ini, terbagi menjadi 2. Yaitu: Buruh Profesional (White collar worker) dan Kasar (Blue collar worker).

Yang membedakannya adalah terletak pada kebutuhan keahliannya. Buruh profesional lebih mengandalkan otak, sedangkan buruh kasar lebih mengandalkan otot.

Perbedaan lainnya juga terletak pada posisi pekerjaan, pendidikan, dan pembayaran upahnya. Buruh profesional biasanya bekerja di posisi strategis seperti: Manajemen, penjualan, administrasi, dan bagian lainnya. Sedangkan buruh kasar bekerja di posisi teknis dan praktis seperti: Konstruksi, penambangan, manufaktur, perbaikan, pemeliharaan, dan sebagainya.

Untuk buruh profesional biasanya memiliki tingkat pendidikan tinggi dan dibayar rutin per bulan oleh perusahaan. Sedangkan buruh kasar tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi karena memang yang dibutuhkan adalah kemampuan fisiknya dan dibayar per jam.

Buruh Berdasarkan Jangka Waktu Kerja

Jenis buruh ini juga dibagi 2. Yakni: Tenaga Kerja Tetap dan Lepas.

Tenaga Kerja Tetap adalah buruh yang bekerja secara terikat dengan perjanjian kerja. Baik itu dengan jangka waktu tertentu (kontrak) maupun permanen.
Tenaga Kerja Lepas adalah buruh yang mendapatkan penghasilan apabila bekerja dan tidak terikat perjanjian kerja. Upah yang didapat berdasarkan jumlah jam atau hari kerja. Jika buruh tersebut tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah.

Buruh Berdasarkan Karakteristiknya

Jenis buruh ini dibagi menjadi 3. Yakni: Buruh terampil (Skilled workers), tidak terampil (Unskilled workers), dan intelektual (Intellectual workers).

Buruh terampil adalah mereka yang memiliki kemampuan tertentu, baik itu melalui pendidikan formal maupun pengalaman kerja. Contohnya: Mekanik, ahli IT, tukang kayu.

Buruh tidak terampil adalah mereka yang tidak memerlukan kemampuan tertentu untuk bekerja, lebih ke kemampuan fisik saja. Contohnya: Pekerja pabrik dan tambang.

Sedangkan buruh intelektual adalah mereka yang memerlukan kemampuan mental dan intelektual khusus untuk bekerja. Contohnya: Dokter, pengacara, dan insinyur.

Itulah pengertian dan penjelasan buruh dari Min Safe. Semoga dapat membantu Sobat Safety memahami pengertian, sejarah, dan jenis buruh. Apapun pekerjaannya, Sobat Safety harus tetap jaga keselamatan diri saat bekerja ya!

Sobat Safety ingin tahu lebih tentang K3? Lagi cari serta ingin ikut pelatihan dan sertifikasi K3 juga? Kunjungi Sarana K3 Nusantara saja ya!

Pilih Selamat? Sarana Katiga Saja!

Related Images:

Sumber Rujukan :

1
https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
2
https://www.britannica.com/topic/May-Day-international-observance#:~:text=In%201889%2C%20May%201%20was,1886%2C%20in%20Chicago%2C%20Illinois.

AHLI K3 UMUM

27Mei

Memiliki Ahli K3 Umum yang terlatih dan tersertifikasi merupakan jaminan terciptanya lingkungan kerja yang selamat dan sehat serta pemenuhan dan ketaatan perusahaan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pengurus wajib memastikan bahwa lingkungan kerjanya aman bagi semua karyawan. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan tenaga kompeten dan profesional yang memiliki keahlian di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Memiliki Ahli K3 Umum yang terlatih dan kompeten melalui serangkaian pelatihan dan evaluasi, dibuktikan dengan sertifikat ,Surat Keterangan Penunjukan dan Kewenangan yang teregister di Teman K3, menjadi tahap pertama dan penting bagi perusahaan guna memenuhi kewajiban hukum , terhadap pemenuhan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan.

Dengan memiliki Ahli K3 Umum yang kompeten, perusahaan dapat menerapakan Sistem Manajemen K3 dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Tujuan Training Ahli K3 Umum

Pelatihan Ahli K3 Umum bertujuan untuk :

Umum

Mendapatkan tenaga teknis berkeahlian khusus di bidang K3 yang dapat membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 di tempat kerja.

Khusus
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan K3
Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam melakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja; dan
Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan menerapkan K3 sesuai peraturan perundang-undangan di tempat kerja

Dasar Hukum

Dasar hukum pelatihan Ahli K3 Umum adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Silabus

Materi yang akan dipelajari dalam pelatihan Ahli K3 Umum ini adalah :

Materi Kelompok Dasar
Kebijakan K3
Undang-Undang No.01 Tahun 1970
Materi Kelompok Inti
Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3
Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Listrik
Pengawasan Norma Penanggulangan Kebakaran
Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Konstruksi dan Bangunan
Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Mekanik
Pengawasan Norma Keselamatan Kerja Pesawat Uap & Bejana Tekan
Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
Pengawasan Norma Lingkungan Kerja & Ketinggian
Pengawasan Norma Bahan Berbahaya
Pengawasan Norma SMK3
Laporan Kecelakaan Kerja
Materi Penunjang
Dasar-Dasar K3
Analisa Kecelakaan
Manajemen Risiko
Kunjungan Lapangan / Praktek Pemeriksaan K3
Penulisan Laporan Pemeriksaan K3
Seminar
Evaluasi

Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta untuk ikutserta dalam Pelatihan Ahli K3 Umum adalah sebagai berikut :

Memiliki Ijasah Pendidikan Minimum D3 (memiliki ijasah) legalisir dan atau tercatat pada https://pddikti.kemdikbud.go.id/
Peserta menyerahkan Photocopy KTP
Peserta menyerahkan Pas Photo ukuran 4×6 (3 lembar) & 2×3 (3 lembar) dengan latar belakang merah
Peserta disiplin dalam mengikuti training yang diselenggarakan dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB
Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan (Bila peserta utusan dari Perusahaan)
Peserta memiliki laptop dan jaringan internet yang baik
Peserta menyerahkan surat keterangan sehat

Durasi

Durasi pelatihan Training Ahli K3 Umum, bersertifikasi Kemnaker RI adalah 12 hari

Metode

Metode pelatihan Ahli K3 Umum dijalankan secara Online Training (Ceramah, Diskusi, Analisis, Pemeriksaan K3, Penulisan Laporan, Seminar & Evaluasi)

Biaya Investasi

Untuk mendapatkan informasi mengenai harga pelatihan Ahli K3 Umum. Maka jangan sungkan untuk menghubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik.

Harga sudah termasuk

Training Kit, Modul, Buku Perundangan, Sertifikat PT Sarana Katiga Nusantara, Souvenir, Sertifikat Kemnaker RI, Surat Keterangan Penunjukan (SKP) Ahli K3 dari Kemnaker RI, Lisensi dari Kemnaker RI

Related Images:

AHLI MADYA K3 KONSTRUKSI

06Nov06/11/2023

Ahli Madya K3 Konstruksi

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 01 tahun 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan.
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.KEP-20/DJPPK/VI/2004 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi Bangunan.
Undang-undang No. 21 tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenaga kerjaan di Industri dan Perdagangan.
Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/Men/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi, beserta pedoman teknisnya.

PENGERTIAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja : Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 5 :

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang No, Perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat.
pasal 70 ayat (2), Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 01 tahun 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan :

Pasal 1 (a) : Konstruksi Bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja.

Pasal 1 (b) : Pengurus ialah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pada konstruksi bangunan secara aman.

Pasal 2 : Setiap pekerjaan konstruksj bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

TUJUAN PROGRAM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu, mengetahui dan memahami :

Peraturan perundangan ditempat Kerja.
Peserta dapat memahami secara benar prinsip-prinsip K3 Konstruksi secara Umum.
Peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dan mengambil tindakan pencegahan serta tindak lanjut perbaikan.
Dapat melakukan aman dalam pekerjaan proyek/konstruksi bangunan pencegahan kecelakaan kerja, usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja.

AKADEMIK/PENGETAHUAN YANG DIMILIKI :

Memiliki dan menguasai pengetahuan K3 serta mempunyai kemampuan secara baik tentang :

Potensi bahaya konstruksi bangunan.
Cara pencegahan kecelakaan kerja konstruksi bangunan.
Prosedur kerja aman konstruksi bangunan.
Peraturan Keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi.
Peraturan dan standar konstruksi bangunan.
K3 Mekanikal dan Elektrikal.
Job safety Analisis.
SMK3 dasar.
Asuransi tenaga kerja.

KETERAMPILAN TEKNIK

Dapat melakukan pelaksanaan usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja konstruksi, untuk :

Mengidentifikasi kecelakaan kerja dan mengantisipasi tindakan dan kondisi berbahaya.
Melaksanakan pengawasan atas tindakan dan kondisi berbahaya.
Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan/pelatihan dalam bidang keilmuan K3 konstruksi.
Memberi nasihat/konsultasi, rekomendasi dan komunikasi, teori dan teknis K3 Konstruksi.
Mengaudit dan mengevaluasi secara efektif atas pelaksaan program program K3 Konstruksi.
Mendorong terlaksananya sistim K3 konstruksi.
Memberi pemecahan persoalan – persoalan K3 konstruksi dan dapat menetapkan dengan tegas pemecahanya.
Mengawasi dan memimpin pelaksanaan program program sistim K3 Konstruksi.

MASA BERLAKU LISENSI

Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

SILABUS – Ahli Madya K3 Konstruksi

Undang-Undang, Standar dan Peraturan K3
Manajamen Konstruksi
Pengetahuan Teknik Konstruksi
Pengetahuan Dasar K3
Manajemen dan Administrasi
K3 Pekerjaaan Konstruksi
Manajemen Resiko
Manajemen Lingkungan
K3 Peralatan Konstruksi
Sistim Pemadam Kebakaran
Kesiagaan dan Sistim Kebakaran
Kesiagaan dan Sistim Tanggap Darurat
Pengenalan bahaya Radiasi dan radio aktif
Higiene Perusahaan dan proyek
Manajemen Umum
K3 ruang tertutup
Manajemen Pelatihan dan Kompetensi K3
Komunikasi, Konsultasi dan kesadaran K3
Pengetahuan Auditing K3
Observasi lapangan dan Penyusunan makalah
Seminar
Evaluasi Akhir

DURASI

9 (Sembilan) hari training

METODE PELATIHAN

OfflineTraining

PERSYARATAN PESERTA

Dengan persyaratan minimal D3. Adapun persyaratan yang dibutuhkan lainnya adalah sebagai berikut :

Menyerahkan Fotocopy Ijasah minimum D3.
Menyerahkan Foto Copy Kartu Identitas.
Membawa Pas Foto 4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar (background merah).
Menyerahkan Surat keterangan dari Perusahaan.
Menyerahkan Sertifikat dan Lisensi Ahli K3 Muda Konstruksi Kemenaker RI yang masih berlaku.
Surat Keterangan Sehat yang dikirimkan 3 hari sebelum training Hari Pertama.
Mengikuti training sesuai waktu yang telah dijadwalkan.
Peserta wajib mengikuti tata tertib yang berlaku selama training, karena pelanggaran tata tertib dapat menyebabkan peserta didiskualifikasi oleh Pengawas Kemnaker RI yang menyebabkan peserta dinyatakan gagal dan wajib mengikuti training dari awal.
Ketidakhadiran pada saat evaluasi & seminar dapat menyebabkan peserta dinyatakan Tidak Lulus dan menimbulkan biaya tambahan.

BIAYA INVESTASI

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik pelatihan Ahli Madya K3 Konstruksi

HARGA SUDAH TERMASUK

Training Kit, Modul, Sertifikat PT Sarana Katiga Nusantara, Souvenir, Sertifikat, Lisensi & SKP Kemenaker.

Related Images:

Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja

24Sep17/10/2024

Pelatihan K3 Kemnaker

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No 3 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi ILO No 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor
Peraturan Menteri No 04/Men/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri No 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Pengertian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

Permen 5 tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja :

Pelaksanaan syarat-syarat Ahli K3 Muda lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pengukuran dan pengendalian Lingkungan kerja meliputi :

Fisika
Kimia
Biologi
Ergonomi; dan
Psikologi

Tujuan

Setelah peserta mengikuti pelatihan, diharapkan mampu mengetahui memahami dan melaksanakan:

Peserta memiliki pemahaman dan mampu melakukan penerapan lingkungan kerja terhadap factor factor bahaya lingkungan kerja
Peserta mengetahui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan adanya exposure/pajanan dari factor-faktor bahaya lingkungan kerja

Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Permen 5 Tahun 2018 bagian kelima pasal 54, Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja memiliki tugas sebagai berikut :

Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan standar yang berkaitan dengan bidang K3 lingkungan kerja

Melaksanakan program antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya lingkungan kerja
Melaksanakan dan mengantisipasi resiko Kesehatan kerja yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan kerja
Melaksanakan program promosi Kesehatan kerja
Melaksanakan Teknik pengambilan dan pengukutan sampel, meliputi Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor BIologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi
Melaksanakan persyaratan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja
Melaksanakan system informasi K3 lingkungan kerja
Menyusun laporan pengukuran dan pengendalian bahaya lingkungan kerja serta penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja

Masa Berlaku Lisensi

Sertifikat BNSP memiliki masa berlaku aktif selama 3 (tiga) tahun.
Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (sesuai dengan Permen 5 tahun 2018 Bagian keempat pasal 51)
Surat Keterangan Penunjukan (SKP) memiliki masa berlaku aktif selama 3 (tiga) tahun.

Silabus

Kompetensi Umum

Melakukan pekerjaan Hygiene Industri secara professional yang sesuai dengan kode etik profesi
Melaksanakan peraturan dan perundangan Negara Republik Indonesia di bidang K3 yang berkaitan dengan bidang hygiene industry

Kompetensi Inti

Melaksanakan program Hygiene Industri
Mengantisipasi dan mengenal risiko kesehatan kerja pada saat fase operasi, maintenance, dan gawat darurat
Melakukan promosi kesehatan tentang pengetahuan bahaya risiko kesehatan di industri
Melakukan aplikasi sistim informasi hygiene industri

Kompetensi Khusus

Melakukan pengukuran risiko kesehatan kerja di termpat kerja dengan tehnik pengumpulan sampel yang benar
Mengikuti perubahan dan kemajuan di bidang profesi hygiene industri untuk meningkatkan kemampuannya

Materi Pelatihan

Peraturan Perundang-Undangan K3
Kebijakan Umum Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan K3

Persyaratan Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja

Program Hygiene Industri : Antisipasi, Rekognisi, Evaluasi & Pengendalian bahaya di tempat kerja
Pengenalan risiko kesehatan dan promosi kesehatan kerja
Sistim informasi lingkungan kerja
Teknik Pengumpulan sampel factor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi
Ventilasi Industri

Praktek

Pengukuran dan pengujian factor fisika (pencahayaan, kebisingan, iklim kerja, getaran, radiasi sinar ultra violet)
Pengukuran dan pengujian factor kimia (Debu, CO, CO2 dan O2)
Pengukuran dan pengujian factor ergonomic
Pengukuran dan pengujian factor psikologi
Penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja

Daftar Unit Kompetensi

1	KKK.HI.01.001.01	Melakukan pekerjaan higiene industri secara professional yang sesuai dengan kode etik profesi
2	KKK.HI.01.002.01	Melaksanakan peraturan dan perundangan negara Republik Indonesia di bidang K3 yang berkaitan dengan bidang higiene industri
3	KKK.HI.02.001.01	Melaksanakan program higiene industri
4	KKK.HI.02.002.01	Mengantisipasi dan mengenal risiko kesehatan kerja pada saat fase operasi, maintenance dan gawat darurat
5	KKK.HI.02.003.01	Melakukan promosi kesehatan tentang pengetahuan bahaya risiko kesehatan di industri.
6	KKK.HI.02.004.01	Melakukan aplikasi sistim informasi higiene industri
7	KKK.HI.03.001.01	Melakukan pengukuran risiko kesehatan kerja di tempat kerja dengan teknik pengumpulan sampel yang benar
8	KKK.HI.03.002.01	Mengikuti perubahan dan kemajuan di bidang profesi higiene industri untuk meningkatkan kemampuannya

Durasi

7 (Tujuh) Hari training

Metode Pelatihan

Blended Training (Online & Offline Training)

Hari Ke 1 – 3 : Online Training

Hari Ke 4 – 7 : Offline Training

Persyaratan Peserta

Ø Sekurang-kurangnya berpendidikan D3/S1 Sederajat dan memiliki pengalaman dibidang K3 sekurang-kurangnya 1 tahun

Ø Umur sekurang-kurangnya 18 tahun.

Ø Melampirkan Kartu Identitas (KTP)

Ø Melampirkan ijazah terakhir D3/S1

Ø Melampirkan pasfoto background merah

Ø Melampirkan Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan

Ø Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Ø Mengisi Form Pernyataan mengikuti training (Form by Sarana Katiga)

Ø Mengisi Pakta Integritas (By Sarana Katiga)

Ø Memiliki Handphone Android atau Laptop dengan koneksi internet yang baik

Ø Melampirkan dokumen bukti kompetensi :

– Cuplikan SOP Perusahaan sesuai Skema

– JSA/SEA Perusahaan sesuai Skema

– Permit to work

– Sertifikat Pelatihan terkait Higiene Industri

– Program Penyuluhan /Promosi Kesehatan

– Laporan Manajemen Risiko Kesehatan (HRA)

– Laporan Pengukuran Higiene Industri

– Foto Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Biaya Investasi

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik

Harga sudah termasuk

Training Kit, Modul, Sertifikat PT Sarana Katiga Nusantara, Souvenir & Sertifikat Kemnaker R

Related Images:

OPERATOR FORKLIFT KELAS 2

24Sep

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

PENGERTIAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 5 :

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

Pasal 10 :

Sumber Daya Manusia di bidang K3 harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat dan Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan Surat Izin Kerja/Operasi dan atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

Peraturan Menteri No 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yaitu :

Kewenangan personel Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (Rigger) harus dibuktikan dengan Lisensi K3.

RUANG LINGKUP

Tempat kerja merupakan tempat dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja serta adanya bahaya dari sumber bahaya yang memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja, oleh karena itu perlu adanya peningkatkan keterampilan para operator forklift dan memenuhi syarat – syarat sesuai dengan UU Keselamatan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

TUJUAN

Setelah peserta mengikuti pelatihan, diharapkan mampu mengetahui memahami dan melaksanakan:

Peserta memiliki pengetahuan tentang Regulasi dalam Pengoperasian Forklift
Peserta memiliki pengetahuan tentang Pengoperasian Forkilft yang aman, produktif dan efisien sebagai pemenuhan terhadap peraturan dan perundang-udangan yang berlaku
Peserta mampu menentukan jenis forklift yang benar untuk memindahkan barang
Peserta mengerti istilah-istilah asing yang ada dalam forklift
Peserta mengetahui cara mengoprasikan bagian-bagian yang penting dari forklift

TUGAS DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri No 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Bagian 12 Pasal 165, Operator Forklift Kelas II mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 (lima belas) ton.

MASA BERLAKU LISENSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020 Bagian Kesepuluh Pasal 162 ayat 2, Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan/atau Juru Ikat (Rigger) berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

SILABUS

Kebijakan K3
Peraturan Perundang-Undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Dasar-dasar K3
Pengetahuan Dasar Operator Forklift Kelas 2
Pengetahuan Tenaga Penggerak dan Hidraulik Penggerak
Perangkat Keselamatan Kerja (Safety Devices) dan APD
Sebab-sebab Kecelakaan
Memperkirakan Berat Beban
Pengoperasian Aman
Perawatan dan Pemeriksaan Harian
Evaluasi Teori dan Praktek

DURASI

3 (Tiga) hari training

METODE PELATIHAN

Blended Training

PERSYARATAN PESERTA

Ø Melampirkan Ijasah minimum SMP

Ø Melampirkan Kartu Identitas (KTP)

Ø Melampirkan Pas Foto (background merah)

Ø Melampirkan Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan

Ø Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Ø Mengikuti training sesuai waktu yang telah dijadwalkan

Ø Ketidakhadiran pada saat evaluasi & Praktek dapat menyebabkan peserta dinyatakan Tidak Lulus dan menimbulkan biaya tambahan.

BIAYA INVESTASI

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik.

HARGA SUDAH TERMASUK

Training Kit, Modul, Souvenir, Coffee Break & Lunch, Sertifikat Internal dari PT Sarana Katiga Nusantara, Sertifikat dan Lisensi Kemnaker RI.

Related Images:

OPERATOR FORKLIFT KELAS 1

24Sep24/09/2023

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

PENGERTIAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 5 :

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

Pasal 10 :

Peraturan Menteri No 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yaitu :

Kewenangan personel Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (Rigger) harus dibuktikan dengan Lisensi K3.

RUANG LINGKUP

TUJUAN

Setelah peserta mengikuti pelatihan, diharapkan mampu mengetahui memahami dan melaksanakan:

Peserta memiliki pengetahuan tentang Regulasi dalam Pengoperasian Forklift
Peserta memiliki pengetahuan tentang Pengoperasian Forkilft yang aman, produktif dan efisien sebagai pemenuhan terhadap peraturan dan perundang-udangan yang berlaku
Peserta mampu menentukan jenis forklift yang benar untuk memindahkan barang
Peserta mengerti istilah-istilah asing yang ada dalam forklift
Peserta mengetahui cara mengoprasikan bagian-bagian yang penting dari forklift

TUGAS DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri No 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Bagian 12 Pasal 165, Operator Forklift Kelas Imempunyai tugas dan kewenangan :

Mengoperasikan forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 15 (lima belas) ton; dan
Mengawasi dan membimbing kegiatan Operator Kelas II

MASA BERLAKU LISENSI

SILABUS

Kebijakan K3
Peraturan Perundang-Undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Dasar-dasar K3
Pengetahuan Dasar Operator Forklift Kelas 1
Pengetahuan Tenaga Penggerak dan Hidraulik Penggerak
Perangkat Keselamatan Kerja (Safety Devices) dan APD
Sebab-sebab Kecelakaan
Memperkirakan Berat Beban
Stabilitas
Pengoperasian Aman
Perawatan dan Pemeriksaan Harian
Evaluasi Teori dan Praktek

DURASI

4 (Empat) hari training

METODE PELATIHAN

Blended Training

PERSYARATAN PESERTA

Ø Melampirkan Ijasah minimum SMA

Ø Melampirkan Kartu Identitas (KTP)

Ø Melampirkan Pas Foto (background merah)

Ø Melampirkan Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan

Ø Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Ø Mengikuti training sesuai waktu yang telah dijadwalkan

Ø Ketidakhadiran pada saat evaluasi & Praktek dapat menyebabkan peserta dinyatakan Tidak Lulus dan menimbulkan biaya tambahan.

BIAYA INVESTASI

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik.

HARGA SUDAH TERMASUK

Training Kit, Modul, Souvenir, Coffee Break & Lunch, Sertifikat Internal dari PT Sarana Katiga Nusantara, Sertifikat dan Lisensi Kemnaker RI.

Related Images:

Teknisi K3 Deteksi Gas

24Sep17/03/2025

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2023 tentang keselamatan dan kesehatan kerja diruang terbatas
UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

PENGERTIAN

Undang-Undang No 11 tahun 2023 tentang keselamatan dan kesehatan kerja diruang terbatas.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat I :

Syarat-Syarat Keselamatan Kerja dikaitkan dengan pekerjaan ruang tertutup :

Mencegah & mengurangi kecelakaan
Mencegah & mengurangi bahaya peledakan
Memberikan alat2 perlindungan diri pada para pekerja
Mencegah & mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, hembusan
Mencegah & mengendalikan timbulnya PAK baik physik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
Memperoleh penerangan yg cukup & sesuai
Menyelenggarakan suhu & lembab udara yg baik
Menyelenggarakan penyegaran udara yg cukup
Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara & proses kerjanya

SNI – 0229 1987 E, Keselamatan Kerja di Dalam Ruangan Tertutup

Pemeliharaan, perawatan, pembersihan meliputi :

Bejana penyimpanan bbm, gas, bahan kimia ,ruangan
Tempat tertutup, saluran atau terowongan bawah tanah atau sumur
Jalan masuk keruangan yang dapat menimbulkan gas-gas berbahaya
Pengawasan, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan tangki apung
Temperatur, pembuangan cairan dan gas, kalibrasi peralatan, mengunci bagian yg bergerak.
Pembersihan gas-gas

Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.113/DJPPK/2006 Tentang Pedoman dan Pembinaan teknis Petugas K3 Ruang Terbatas :

Memutuskan Pertama Point A : Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas adalah tenaga tehnis keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.117/MEN/2005 tentang Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat, dan Tempat Publik Lainnya yang memiliki kompetensi khusus di 1 bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup dibuktikan dengan sertifikat pembinaan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan :

Peserta memahami peraturan perundangan terkait bekerja di ruang terbatas
Peserta memahami jenis-jenis gas berbahaya
Peserta memahami dan mampu melakukan pengukuran gas berbahaya
Peserta memahami dan mampu melakukan pengendalian gas berbahaya

RUANG LINGKUP

Lingkungan berbahaya berarti lingkungan yang dapat menyebabkan pekerja menghadapi risiko kematian, ketidakmampuan menyelamatkan diri secara mandiri, kecelakaan, terluka, atau penyakit akut akibat satu atau beberapa sebab berikut ini:

Gas, uap atau kabut uap yang mudah terbakar dengan konsentrasi melebihi 10% dari BRDM nya.
Debu di udara yang mudah meledak dengan konsentrasi setara atau melebihi BRDM. Catatan: konsentrasi ini d apat diperkirakan jika debu dapat terlihat secara visual pada jarak 5 kaki (1,52 m) atau kurang.
Konsentrasi oksigen di udara dibawah 19,5 % atau melebihi 23,5 %
Konsentrasi substansi yang konsentrasinya atau nilai ambang batasnya dimuat dalam Surat Edaran Menaker No. SE. 01/Men/1997
Setiap keadaan lingkungan yang langsung berbahaya bagi kesehatan atau dapat mengakibatkan kematian.

Catatan: untuk kontaminan udara yang belum ditentukan dosis atau nilai ambang batasnya dalam SE Menaker No. SE. 01 /Men/1997, dapat digunakan sumber informasi lain seperti LDKB.

Dalam berbagai kegiatan di Industri terdapat gas berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pekerja. Salah satu pekerjaan yang sangat memerlukan deteksi dan kontrol gas berbahaya adalah pekerjaan di ruang terbatas. Demikian pula pada industri perminyakan, potensi terpapar dengan gas berbahaya sangatlah besar kemungkinannya. Pembinaan & sertifikasi ini dirancang untuk melatih pekerja atau petugas untuk melakukan pengukuran dan pengendalian gas berbahaya di tempat kerja. Peserta akan diberikan pengetahuan dasar untuk mendukung kompetensi dan bila dikombinasikan dengan tambahan penilaian praktik dan di tempat kerja, dapat memberikan metode yang lengkap untuk mencapai sertifikasi teknisi K3 deteksi gas.

TUGAS DAN KEWENANGAN TEKNISI DETEKSI GAS

Orang yang bertugas melakukan pengukuran atau memonitor kondisi udara didalam ruang terbatas dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan safety.
Memastikan kondisi udara ruang terbatas aman dan dapat dimasuki pekerja.
Pengukuran berkala dilakukan untuk memastikan kondisi udara aman.
Hasil pengukuran di tulis di form gas test.
Petugas pendeteksi gas selain memiliki pengetahuan mendeteksi gas, harus memiliki pengetahuan mengenai ruang terbatas dan penggunaan peralatan memasuki ruang terbatas.

MASA BERLAKU LISENSI

Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

SILABUS

Peraturan Perundang-undangan K3 Ruang Terbatas
Prosedur Ijin Kerja di Ruang Terbatas
Karakteristik Gas Atmosfir
Pengenalan Alat Deteksi Gas
Metode Deteksi Gas Atmosfir
Teori Evaluasi
Praktek Teknik Pengoperasian Alat Deteksi Gas Atmosfir

DURASI

2 (Dua) Hari training.

METODE PELATIHAN

Offline Training.

PERSYARATAN PESERTA

Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA atau sederajat
Sehat jasmani dan rohani
Berpengalaman kerja sekurang-kurang nya 2 (dua) tahun pada kegiatan industri yang bekerja di dalam ruang terbatas/tertutup
Melampirkan Kartu Identitas (KTP)
Melampirkan ijazah terakhir minimal SLTA
Melampirkan Pas Foto Background Merah
Membawa Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan
Membawa Surat Keterangan Sehat/Hasil MCU yang masih berlaku
Memiliki Handphone Android/Laptop dengan koneksi internet yang baik

BIAYA INVESTASI

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik

HARGA SUDAH TERMASUK

Ruang Kelas pada sesi offline training, Training Kit, Modul, 2x Coffebreak dan Lunch pada sesi offline training, Souvenir, Sertifikat Internal dari PT Sarana Katiga Nusantara, Sertifikat dan Lisensi dan Kemnaker RI

Related Images:

Petugas K3 Kimia

24Sep11/10/2024

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembetukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1980 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187/Men/1999 Tentang Pengendalian Bahan Berbahaya di Tempat Kerja.
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Surat Edaran Direktur Jenderal No. SE.NO. 01/DJPPK/I/2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Ahli, Teknisi, dan petugas lingkungan kerja dan bahan berbahaya.

PENGERTIAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja : Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.187/Men/1999
Menimbang Point A : bahwa kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya.
Menimbang Point B : bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat penggunaan Kahan kimia berbahaya di tempat kerja maka perlu diatur pengendaliannya.

Pasal 3 : Pengendalian berbahaya kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

Penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan label.
Penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia. /PT

Pasal 17 : Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah

Mempunyai petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja yang non shift sekurang kurangnya 1 (satu) orang dan 11 apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah.
Melaporkan setiap terjadi peruhahan mengenai nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan.
Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Pasal 5 : Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 86 : Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

Keselamatan dan kesehatan kerja
Moral dan kesusilaan
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

Pasal 87 : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal No. SE.NO. 01/DJPPK/I/2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Ahli, Teknisi, dan petugas lingkungan kerja dan bahan berbahaya

TUJUAN PROGRAM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu, mengetahui dan memahami :

Peraturan perundangan K3 Kimia dan lingkungan;
Idenfifikasi, evaluasi dan pengendalian bahaya potensial dalam menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan kimia berbahaya.
Cara kerja yang aman dalam menangani kimia berbahaya, akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan pada industry kimia dan upaya untuk menanggulanginya. 4. Pelaksanaan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
Metode pengukuran bahan lingkungan kerja dan cara pengendaliannya.
Dalam mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia.

RUANG LINGKUP

Kegiatan produksi perusahaan dalam skala besar tentu saja melibatkan berbagai fungsi dalam perusahaan yang mencakup area perkantoran dan seluruh tenaga kerja yang ada. Untuk itu penerapan K3 dalam proses produksi dinilai sangat penting karena merupakan salah satu indicator keberhasilan perusahaan dalam memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen selain sebagai upaya proaktif untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan

Pengawas K3 Kimia bertanggung jawab secara spesifik terhadap pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja yang bersangkutan, tanggung jawab yang dilakukan pun bermacam-macam seperti melakukan pengawasan pelaksanaan, identifikasi bahaya, penyusunan program kerja, pelaksanaan prosedur kerja dan situasi tertentu dan masih banyak lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Permenaker No 187/Men/19999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat mempunyai tugas dan kewenangan :

Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
melakukan identifikasi bahaya
melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
mengembangkan pengetahuan k3 bidang kimia.

MASA BERLAKU LISENSI

Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

SILABUS – PETUGAS K3 KIMIA

Kelompok Dasar

Kebijakan K3 Nasional
Peraturan Perundang-Undangan K3 (UU No 1 Tahun 1970)
Peraturan Perundang-Undangan K3 Bidang Kimia di Tempat Kerja

Kelompok Inti

Pengetahuan Dasar Bahan Kimia Berbahaya
Penyimpanan Dan Penanganan Bahan Kimia Berbahaya
Prosedur Kerja Aman
Prosedur Penanganan Kebocoran Dari Tumpahan
Penilaian Dan Pengendalian Risiko Bahan Kimia Berbahaya
Pengendalian Lingkungan Kerja
Penyakit Akibat Kerja Yang Disebabkan Faktor Kimia Dan Cara Pencegahannya
Rencana Dan Prosedur Tanggap Darurat
Lembar Data Keselamatan Bahan Dan Label
Dasar Toksikologi
P3K Kimia

Kelompok Penunjang

Peningkatan aktivitas P2K3
Studi Kasus

Evaluasi Ujian Teori & Evaluasi

DURASI

6 (Enam) hari training

METODE PELATIHAN

OnlineTraining

PERSYARATAN PESERTA

Dengan persyaratan minimal SLTA atau sederajat. Adapun persyaratan yang dibutuhkan lainnya adalah sebagai berikut :

Menyerahkan Fotocopy Ijasah minimum SLTA/Sederajat
Menyerahkan Foto Copy Kartu Identitas
Membawa Pas Foto 4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar (background merah)
Menyerahkan Surat keterangan dari Perusahaan.
Memiliki Handphone Android / Laptop dengan koneksi internet yang baik
Surat Keterangan Sehat yang dikirimkan 3 hari sebelum training Hari Pertama
Mengikuti training sesuai waktu yang telah dijadwalkan
Selama training online peserta wajib berada di dalam ruangan dan tidak sedang diluar ruangan, di jalan, di kendaraan dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi peserta
Peserta wajib mengikuti tata tertib yang berlaku selama training, karena pelanggaran tata tertib dapat menyebabkan peserta didiskualifikasi oleh Pengawas Kemnaker RI yang menyebabkan peserta dinyatakan gagal dan wajib mengikuti training dari awal.
Ketidakhadiran pada saat evaluasi & seminar dapat menyebabkan peserta dinyatakan Tidak Lulus dan menimbulkan biaya tambahan.

BIAYA INVESTASI

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik

HARGA SUDAH TERMASUK

Training Kit, e-Modul, Sertifikat PT Sarana Katiga Nusantara, Souvenir, Sertifikat & Lisensi Kemnaker

Related Images:

PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

24Sep

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Permenaker No:PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja
Keputusan Dirjen, Kep 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja

PENGERTIAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 5 :

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

Pasal 10 :

Peraturan Menteri No: PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja pada Bab 2 yaitu :

Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K pada :

tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di Gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja

RUANG LINGKUP

Pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan P3K di tempat kerja bagi pengusaha atau pengurus dan pekerja/buruh sangat penting sehingga kasus kecelakaan kerja dapat ditangani dengan baik dan resiko akibat kecelakaan kerja dapat ditekan.

Keterlambatan dalam mendapatkan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan kerja akan mengalami suatu kondisi buruk berupa kecacatan atau kematian.

TUJUAN

Setelah peserta mengikuti pelatihan, diharapkan mampu mengetahui memahami dan melaksanakan:

Peserta memiliki pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai pelaksanaan P3K di Tempat Kerja.
Peserta memiliki ketrampilan dalam pertolongan pertama terhadap penyakit mendadak dan kecelakaan kerja.

TUGAS DAN KEWENANGAN

Berdasarkan PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja Bab 2 Pasal 6 mempunyai tugas dan kewenangan :

Melaksanakan Tindakan P3K di tempat kerja;
Merawat Fasilitas P3K di tempat kerja;
Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan
Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.

MASA BERLAKU LISENSI

Berdasarkan Keputusan Dirjen, Kep 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja, Lisensi petugas P3K di tempat kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan dan mengirimkan dokumen persyaratan disertai laporan kegiatan selama pemberian lisensi.

SILABUS

Dasar – dasar Kesehatan Kerja dan Peraturan perundangan bidang P3K di Tempat Kerja
Dasar – dasar Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K) di tempat Kerja
Anatomi dan Faal tubuh manusia
Pedoman Penyediaan Fasilitas P3K
Bahaya dan Penanganan terhadap sengatan panas, keracunan, paparan bahan kimia, kejang.
Gangguan lokal (luka, perdarahan, luka bakar, patah tulang) dan tindakan pertolongannya.
Gangguan Kesadaran dan tindakan pertolongannya
Gangguan Pernafasan dan tindakan pertolongannya
Gangguan peredaran darah dan tindakan pertolongannya

Resusitasi jantung paru
Evakuasi korban (Prosedur dan Para pengangkutan korban)
P3K pada keadaan tertentu (P3K pada kecelakaan diruang tertutup/terbatas dan P3K sengatan listrik)
Praktek
Evaluasi

PRAKTEK

Resusitasi Jantung Paru (RJP)
Pertolongan Pertama pada Gangguan Umum
Pertolongan Pertama pada Gangguan Lokal
Pertolongan Pertama pada Keadaan kejang, pajanan suhu lingkungan dan bahan kimia
Tanggap Darurat dan Evakuasi korban dalam pertolongan pertama

DURASI

3 (Tiga) hari training

METODE PELATIHAN

Offline Training

PERSYARATAN PESERTA

Ø Melampirkan Ijasah minimum SMA

Ø Melampirkan Kartu Identitas (KTP)

Ø Melampirkan Pas Foto (background merah)

Ø Melampirkan Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan

Ø Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Ø Menggunakan/Membawa Laptop pada saat Evaluasi (Hari ke 3)

Ø Mengikuti training sesuai waktu yang telah dijadwalkan

Ø Ketidakhadiran pada saat evaluasi & Praktek dapat menyebabkan peserta dinyatakan Tidak Lulus dan menimbulkan biaya tambahan.

BIAYA INVESTASI

Silahkan hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik.

HARGA SUDAH TERMASUK

Training Kit, Modul, Souvenir, Coffee Break & Lunch, Sertifikat Internal dari PT Sarana Katiga Nusantara, Sertifikat dan Lisensi Kemnaker RI.