Kontraktor Tambang Batubara
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah memperoleh izin untuk mengelola tambang batubara dari lahan eks perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini justru lebih menguntungkan kontraktor tambang daripada PBNU itu sendiri.
Fahmy Radhi, seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa PBNU kemungkinan besar akan sangat bergantung pada kontraktor tambang untuk melakukan eksplorasi dan produksi.
“Kalau yang diusulkan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM sekarang) adalah dengan menggandeng kontraktor yang sudah berpengalaman dan punya peralatan. Tapi kalau dilakukan sendiri oleh anak usahanya PBNU, saya tidak yakin. Bahkan dalam jangka waktu 2 tahun kalau sendiri, belum tentu bisa menghasilkan produksinya,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat (23/08). Lanjutkan baca
